Ekonomi Indonesia Tumbuh Lampaui Enam Persen Mulai 2015

perekonomian, suatu bangsa di topang oleh majunya kegiatan bisnis, oleh karena itu. kita sebagai sekolah yang mencipta suatu sumber daya manusia yang handal hendaknya.. terus mengedepankan profesionalisme dan juga  skill yang bagus bagi mahasiswa kita

Pengamat perbankan Cyrillus Harinowo memperkirakan pada 2015 pertumbuhan ekonomi Indonesia terus tumbuh hingga di atas enam persen. Ini karena investasi asing terus mengalir di dalam negeri.

"Jepang misalnya diakui Indonesia sebagai negara investasi pertama dibanding negara lain," ujar dalam keterangan tertulis di Jakarta, Sabtu (21/12).

Menurut komisaris independen PT BCA tersebut, pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2014 akan mencapai enam persen dibanding 2013 sekitar 5,8 persen atau naik 0,2 persen. Tipisnya kenaikan pertumbuhan ekonomi tersebut, karena pertumbuhan diperkirakan mulai bangkit pada pertengahan 2014.

Mengenai kredit perbankan, ia mengatakan, pertumbuhan kredit perbankan akan melambat seiring dengan imbauan Bank Indonesia (BI) agar perbankan menekan laju pertumbuhan kredit. "Melambatnya kredit perbankan akan berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi, karena pelaksanaan pemilihan umum (pemilu). Namun usai pemilu ekonomi, Indonesia akan tumbuh lebih baik," ujar Cyrillus Harinowo.
Bank Indonesia memprediksi pertumbuhan kredit perbankan pada tahun depan di kisaran 15-17 persen.

Berkaitan dengan likuditas dan kredit bermasalah (NPL), menurut dia, masih akan menjadi tantangan bagi perbankan pada 2014. Tahun depan likuditas masih berat. "Kami memperkirakan akhir Desember ini DPK (dana pihak ketiga) sejumlah bank akan turun. Itu terjadi karena dana dari sistem perbankan banyak keluar," ujarnya. (Ant)

kemajuan-kemajuan di papua

Wakil Presiden Boediono bersama dengan Kepala UP4B, Bambang Darmono, Menkopolhukam Joko Suyanto, dan Kepala UKP4 Kuntoro Mangkusubroto Jumat pagi ini (29/8),  membahas perkembangan Percepatan Pembangunan Papua dan Papua Barat (P4B).

Dalam pertemuan terbatas tersebut, Kepala UP4B menyampaikan berbagai tantangan lapangan yang dihadapi oleh UP4B dalam mengawal P4B. Sekaligus menyampaikan kemajuan koordinasi dengan Kementerian/ Lembaga (K/L). Juga berbagai bottleneck yang terjadi, baik secara administrif, anggaran, maupun teknis lapangan dalam mengimplementasikan P4B. Dalam kesempat itu, Kepala UP4B juga melaporkan perkembangan pembangunan situs


berapa gambar pembangunan di papua.

BP Regional President Asia Pacific William Lin menegaskan pihaknya mendukung pembangunan ekonomi Papua Barat. Hal itu dibuktikan dengan penandatangan penyaluran tenaga listrik kepada perusahaan listrik negara, PT PLN (persero), untuk dijual dan didistribusikan kepada masyarakat di Kabupaten Teluk Bintuni, Papua Barat, awal Desember ini.

"Itu merupakan niat kami mendukung pembangunan ekonomi Papua Barat," kata William dalam siaran pers yang diterima Metrotvnews.com di Sorong, Papua Barat, Selasa (17/12).

Menurutnya, perjanjian yang juga ditandatangani oleh Direktur Utama PLN Nur Pamudji itu memungkinkan BP--perusahaan yang telah lebih dari 45 tahun bekerja di Indonesia--untuk memasok tahap pertama 4 Mega Watt listrik dari Kilang LNG Tangguh.

"Sehingga ratusan rumah dan bisnis masyarakat di pantai utara dan selatan Teluk Bumi bisa diterangi," tukasnya.

Ia menambahkan evaluasi lebih lanjut sedang dilakukan yang hasilnya akan menentukan apakah BP dapat memasok tambahan 4 Mega Watt listrik kepada PLN di masa mendatang untuk Bituni.

Sebagai informasi, penandatanganan perjanjian penyaluran dan pengambilan tenaga listrik tersebut dilakukan setelah ditandatanganinya nota kesepahaman (MoU) dengan PLN pada Mei 2012. "Itu merupakan bagian dari rencana pengembangan LNG Tangguh. Dalam perjanjian tersebut, Tangguh akan memasok listrik ke PLN selama 20 tahun di daerah sekitar Kilang LNG Tangguh
di Teluk Bituni," pungkasnya.

haruskah indonesia punya kapal selam

Analisis : Rahasia Jumlah Kapal Selam yang Dimiliki Indonesia

"RCR"

"@TweetMiliter mengatakan dua kapal selam Kilo Indonesia akan datang di bulan November 2013".

Persoalannya adalah, apakah hal itu mungkin ?.

Kayaknya sangat mungkin.

Pertama : Kalender TNI AL memasang kapal selam jenis KILO dari Russia.

Hal ini sempat dilakukan Arhanud untuk alutsista baru mereka yakni rudal Starstreak dari Inggris. Dalam gallery portal Arhanud saat itu, terpasang beberapa gambar rudal Starstreak, padahal kedatangan alutsista itu belum diketahui publik.

Setelah beberapa bulan, muncullah berita Indonesia membeli rudal starstreak dan digenapi perwakilan produsen Starstreak yang membuka booth di Indo Defence 2012.

Dapat disimpulkan, Arhanud berani memasang rudal starstreak di Portal mereka, karena pembelian senjata itu sudah pasti. Arhanud tergoda memasang gambar Starstreak dengan cepat, karena sangat langka alutssita dari Arhanud yang bisa dibanggakan. Hal ini tentu meningkatkan moral prajurit.

Hal yang sama mungkin terjadi dengan TNI AL. Mereka sangat percaya kapal selam kilo Rusia akan dibeli, sehingga gambarnya dipasang di Kalender tahunan TNI AL.

Selama ini kita menduga kapal selam itu telah dibeli dan telah datang ke Indonesia. Akan tetapi kita kesulitan mencari bukti otentik tentang keberadaan dan pembelian kapal selam Kilo itu.

Kita asumsikan saja satu kapal selam kilo dibangun selama satu tahun. Jika Kilo dikirim ke Indonesia November 2013, kemungkinan kontraknya ditandatangani tahun 2010 atau 2011.
Logika kedua.

Mari kita lihat strategi TNI AL dalam menyusun kekuatan tempur kapal perang permukaan mereka, yang diklasifikasikan ke dalam tiga kategori.

Frigate Van Speijk Class yang sudah tua diposisikan sebagai kekuatan strategis, setelah semuanya nanti dipasang rudal Yakhont berdaya jankau 300 km.

Sementara Korvet Sigma, Nakhoda Ragam dan PKR Sigma 10514 diposisikan sebagai kekuatan pemukul berkualitas.

Adapun kapal-kapal cepat yang akan dilengkapi rudal C-705, akan mengejar sisi kuantitas/ jumlah.

Produsennya pun, beragam mencampurkan alutsista NATO dan Rusia.

KRI Cakra dan Nanggala kita asumsikan saja dikategorikan seperti Frigate Van Speijk Class, mengejar kekuatan strategis. Kapal Selam Chang Bogo kita asumsikan mengejar kuantitas, seperti kapal-kapal cepat rudal.

Maka untuk mengejar faktor kualitas seperti: Korvet Sigma dan Nakhoda Ragam serta Frigate Sigma, TNI AL akan melengkapi armada kapal selamnya dengan jenis Kilo. Cukup logis tampaknya asumsi ini.

Asumsi ini diperkuat juga dengan pola produsen yang menyuplai alutsista Indonesia.

Tiga kapal selam Changbogo dari Korea Selatan merupakan buatan Asia berteknologi NATO (Jerman). Dua KRI Cakra dan Nanggala juga buatan Jerman.

Jika demikian, pilihan untuk kapal selam Kilo sangat masuk akal, karena berteknologi Russia. Hal ini karena TNI kerap mencampurkan alutsita antara NATO dan Russia.

Lebih dari itu, sangat risakan jika TNI AL hanya mengandalkan kapal selam tua KRI Cakra dan Nanggala, serta 3 Changbogo untuk operasi pertahanan. Daya gentarnya sangat kecil. Lain halnya jika 5 kapal selam itu dicampur dengan dua kapal selam Kilo Rusia. Apalagi yang dihadapi adalah kapal-kapal selam modern buatan Barat/NATO: Scorpene dan Collins.

Karena negara tetangga terdekat menggunakan kapal selam produk Barat/NATO, maka semakin kuat dugaan Indonesia akan mendatangkan Kapal Selam Kilo buatan Rusia.

Hal ini terjadi di TNI AU. Untuk mengimbangi pesawat F-16 dan F/A 18 milik tetangga, Indonesia mendatangkan SU-27 dan SU-30 buatan Rusia, melengkapi armada F-16 RI yang telah ada.

Hal lainnya adalah, negara-negara yang sedang membangun kekuatan militernya, hampir selalu membeli alutsista dari negara-negara ternama, meski negara mereka mampu membuat alutsista sendiri.

China dan India telah mampu membuat pesawat dan kapal perang, namun tetap saja membeli alutsista sejenis ke Rusia. Demikian pula dengan: Jepang, Korea Selatan bahkan Israel, yang membelinya ke NATO/ Amerika Serikat.

Jadi patut diduga gambar kepal selam Kilo 412 yang ada di kalender TNI AL, masih disain semata, belum eksis. Semoga kapal selam Kilo Rusia itu memperkuat TNI AL di akhir tahun 2013.

gabung juga dong
" indonesia defence dan cyber "

saudarah papuaku kembali ke nkri,mari membangun papua kembali

Banyak anggota Organisasi Papua Merdeka (OPM) pimpinan Goliath Tabuni dan Okiman yang ternyata telah turun gunung. Sedikitnya 100 anggota OPM yang selama ini beroperasi di Puncak Jaya dan sekitarnya itu dinyatakan telah kembali ke NKRI dan bergabung dengan warga lain di Kabupaten Puncak Jaya.

''Menurut pengakuan anak buah Goliath Tabuni itu, mereka bosan bertahun-tahun tinggal di hutan,'' kata Bupati Puncak Jaya Henok Ibo di Hotel Baliem Pilamo, Wamena, Jayawijaya, kemarin (18/12).

Menurut dia, kini mereka berbaur dengan masyarakat Puncak Jaya dan mengikuti perayaan Natal bersama pada 11 Desember lalu. Itu sekaligus merupakan peringatan setahun pasangan Bupati Henok Ibo Wakil Bupati Yustus Wonda memimpin Kabupaten Puncak Jaya.

''Turunnya 100 anak buah Goliath Tabuni itu tentu kabar yang menggembirakan. Kami berharap kondisi keamanan di Kabupaten Puncak Jaya, yang selama ini sering diganggu kelompok sipil bersenjata, terus membaik,'' ujarnya.

Seratus pengikut Tabuni itu, lanjut Henok, turun gunung sekitar enam bulan lalu. Mereka kini ditempatkan di kantor satpol PP. ''Saya lihat keadaan sudah membaik sekarang,'' ungkapnya.

Dia menambahkan, kelompok bersenjata yang masih sering mengganggu saat ini tinggal di jalur Mulia-Illu. Tetapi, secara umum gangguan tidak sering terjadi lagi. ''Seratus anak buah Goliath itu turun ke Kota Mulia karena merasa selama ini dibohongi soal Papua Merdeka. Karena itu, mereka berbalik ke NKRI,'' sambungnya.

Bahkan, anak buah Goliat Tabuni itu mengaku sudah menjadi pengikut bupati. Mereka menyebutkan bahwa pengikut Goliath Tabuni tinggal 15 orang. Bagi Henok, itu adalah kemajuan yang luar biasa. ''Pemkab Puncak Jaya juga memperhatikan mereka. Pada 2014, Pemkab Puncak Jaya berencana membangun 100 unit rumah layak huni untuk para mantan anggota OPM itu dengan dana APBD. Sebagian rumah itu akan dibangun di Distrik Tingginambut,'' terangnya.

Pemerintah Alokasikan Rp. 380 M Rekoniliasi Mantan OPM

Pemerintah Provinsi Papua akan menggelontorkan dana hingga Rp 380 miliar untuk rekonsiliasi aktivis Organisasi Papua Merdeka (OPM) yang telah turun gunung dan kembali bergabung dengan masyarakat di Puncak Jaya. 

"Menyambut baik kembalinya kelompok yang selama ini berseberangan. Ini wujud nyata dari langkah-langkah yang diambil selama ini," ujar Gubernur Provinsi Papua, Lukas Enembe, Jumat, 20 Desember 2013.

Karena itu, guna memberdayakan serta melibatkan mereka dalam proses pembangunan yang sedang berlangsung, Pemerintah Provinsi akan menyiapkan anggaran untuk membangun rekonsiliasi.

"Dana senilai Rp380 milliar sudah disiapkan guna menyambut mereka yang telah turun gunung," katanya.

Menurut Lukas Enembe, dana yang disiapkan akan diwujudkan dalam berbagai program antara lain membangun perumahan yang layak dan memberikan pelatihan dalam berbagai keahlian. Dana itu tidak dikhususkan untuk ratusan eks OPM yang ada di Puncak Jaya, tapi untuk daerah konflik lainnya.

"Kalau ada daerah lain yang berhasil merangkul kelompok yang berseberangan, Pemprov juga akan mengulurkan dana ke daerah itu," katanya.

Menurut gubernur, kembalinya anggota OPM kepada masyarakat hasil dari membangun komunikasi yang selama ini dilakukan pemerintah daerah. Namun yang lebih penting adalah kesadaran dari mereka sendiri.

"Semua karena kesadaran mereka, bahwa perjuangan yang dilakukan selama ini sia-sia dan tak membuahkan hasil," katanya.

Gubernur berharap, semua pihak tanpa terkecuali, menerima mereka kembali sebagai warga Indonesia dan melibatkannya dalam proses pembangunan. Sejumlah eks OPM yang turun gunung meminta untuk sekolah dan menjadi PNS. Sebagian dari mereka bahkan sudah ada yang jadi personel Satuan Polisi Pamong Praja di lingkungan Pemerintah Kabupaten.

"Mereka ingin diberdayakan, agar merasa sebagai bagian dari negeri ini," katanya.

australia lia , mengemis untuk malupakan penyadapan, dan mau hubungan diplomasi lagi

di baik-baikin malah , ngajak berantem!!!

KUPANG, suaramerdeka.com - Indonesia sebagai sebuah negara berdaulat, wajib membangun persahabatan dalam wadah kerja sama dengan negara-negara lain di dunia ini, namun tanpa membangun hubungan kerja sama dengan Australia, Indonesia tidak mungkin akan kiamat juga.
Demikian pandangan peraih penghargaan Justice Award 2013 dari Aliansi Pengacara Australia (ALA) Ferdi Tanoni dan pengamat hukum internasional dari Universitas Nusa Cendana Kupang Wilhelmus Wetan Songa di Kupang, Kamis (19/12), menanggapi pasang-surutnya hubungan RI-Australia pascamerebaknya skandal penyadapan yang dilakukan Australia terhadap Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Ibu Negara Ani Yudhoyono.
Wetan Songa yang juga dosen hukum internasional pada Fakultas Hukum Universitas Nusa Cendana Kupang itu mengatakan Australia justru memiliki ketergantungan yang sangat tinggi terhadap Indonesia, karena posisi Indonesia sangat strategis serta kaya dengan sumber daya alam yang menjadi incaran negara-negara maju.
Tanoni yang juga mantan agen imigrasi Kedubes Australia itu menambahkan imigran kulit putih yang bermukim di Australia tidak sepenuhnya dikategorikan sebagai "European Overseas" seperti "Chinese Overseas", meski mayoritas bangsa kulit putih di Australia ini adalah keturunan Inggris.
"Mereka tidak mau disebut sebagai orang Inggris, karena masih ada pendatang dari negara-negara Eropa lainnya, seperti Italia, Jerman, Spanyol, Yunani, Perancis, Yugoslavia dan lain-lain meski tidak dominan," kata Tanoni yang sekitar 10 tahun lebih tinggal dan menetap di Canberra itu.
Tanoni yang juga Ketua Yayasan Peduli Timor Barat (YPTB) itu menambahkan sebagai negara tetangga terdekat, Indonesia dan Australia perlu meningkatkan kerja sama di segala bidang yang saling melengkapi dan saling menguntungkan dalam kesetaraan.
"Namun, apa yang dilakukan Australia terhadap Indonesia selama ini sejak Orde Baru di bawah pemerintahan Presiden Soeharto, hanya menjadikan Indonesia sebagai seorang sahabat yang bisa menuruti kehendak Australia. Rakyat kita selalu menjadi korban dari hubungan persahabatan semu itu," katanya menegaskan.
Wetan Songa kemudian mencontohkan perjanjian sejumlah kerja sama di Laut Timor antara kedua negara yang hanya menguntungkan Australia, dimana hampir 80 persen wilayah perairan Laut Timor di antaranya dikuasai sepenuhnya oleh Australia.
Dalam hubungan dengan itu, tambah Tanoni, posisi tawar Indonesia harus dinaikkan, sekalipun Australia adalah bagian dari negara persemakmuran.
"Dunia ini kan bukan saja Australia. Tanpa Australia pun Indonesia tidak akan kiamat atau hancur seketika, karena masih banyak negara yang mau membangun kerja sama dengan Indonesia," ujarnya.
Soal memutuskan hubungan diplomatik dengan Australia, Tanoni dan Wetan Songa menyatakan kurang sependapat, karena yang dipersalahkan dalam kasus ini adalah para diplomat Indonesia yang tidak mampu membangun diplomasi dalam hubungan antarbangsa.
Di bagian lainnya, Tanoni menegaskan pers dan media massa di Australia, tidak memiliki dendam kesumat dengan Indonesia, meski ada peristiwa bersejarah pada masa lalu yang membuat media Australia berang dengan Indonesia terkait dengan pembunuhan lima orang wartawan Australia di Balibo, Timor Timur atau yang lebih populer dengan sebutan "Balibo Five".
"Persoalan utama dari kurang mesranya hubungan Indonesia-Australia, karena fungsi dan tugas para diplomat Indonesia di Australia, seperti Duta Besar Indonesia di Canberra serta para Konsul dan Konsul Jenderal di Australia tidak memainkan perannya secara maksimal dalam menggambarkan posisi Indonesia saat sekarang dan yang akan datang secara terus-menerus kepada publik Australia," katanya.
Ia menegaskan jika para diplomat Indonesia memainkan perannya secara maksimal, mungkin saja skandal penyadapan terhadap Presiden Susilo Bambang, Yudhoyono dan Ibu Negara Ani Yudhoyono itu bisa saja tidak terjadi.
Wetan Songa menambahkan setelah masanya Adam Malik dan Moochtar Koesumaatmadja, langkah diplomasi Indonesia di dunia internasional terasa begitu hambar dan tak lagi punya gigi dengan bukti lepasnya Timor Timur dari NKRI melalui sebuah referendum yang diselenggarakan PBB pada Agustus 1999.

Australia memang harus di tampar, jangan biarkan dia lancaaang!!

orang ini lah yang harus di tampar, sok ngatur negara orang

Jumat, 1 November lalu, Duta Besar Australia untuk RI Greg Moriarty memenuhi panggilan Kementerian Luar Negeri (Kemlu). Moriarty dipanggil untuk mengklarifikasi kabar penyadapan terhadap Indonesia.
Tak ditemui Menlu Marty Natalegawa, Moriarty katanya hanya bertemu Sekjen Kemlu, Budi Bowoleksono. Moriarty menegaskan negaranya dan dirinya bersahabat baik dengan Indonesia.

Sementara dalam rilisnya, Kemlu menyatakan pemanggilan Moriarty dilakukan terkait pemberitaan di surat kabar harian Sydney Morning Herald pada tanggal 31 Oktober 2013 tentang keberadaan dan penggunaan fasilitas penyadapan di Kedutaan Australia di Jakarta.

Surat kabar Australia itu mengutip bocornya laporan rahasia dari intelijen Australia soal Indonesia dan Timor Timur pada 1999. Disebutkan pula Australia membaca kabel diplomatik Indonesia sejak pertengahan tahun 1950-an.

Menanggapi kontroversi tersebut, bagi saya sudah waktunya Australia ditampar dengan keras! Mereka harus disadarkan bahwa apa yang mereka lakukan adalah sangat keterlaluan.
Tidak mungkin membina sebuah hubungan baik dengan negara yang tak mau berhubungan baik. Tidak mungkin bersahabat dengan negara yang menjadi musuh dalam selimut. Sudah terlalu banyak perilaku Australia yang mencederai Indonesia.

Saat ini pihak pemerintah melalui Kemlu sudah menyampaikan protes keras. Selanjutnya jika dirasa jawaban Australia (dan juga AS) tak memuaskan, bukan tak mungkin hubungan diplomatik diputuskan. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) pernah menarik duta besar kita di Australia sebagai bentuk protes. Sikap yang lebih keras sangat mungkin bisa dilakukan oleh SBY.

Nah, itu di permukaan, di ranah politik dan diplomasi. Menurut saya, Indonesia juga bisa melakukan aksi balasan yang bersikap clandestine (rahasia), sebuah aksi intelijen balasan.
Badan intelijen Indonesia bisa diperintahkan untuk melakukan sebuah operasi rahasia yang tujuannya membuat malu Australia. Apa saja. Bisa menyusup ke dokumen rahasia Australia atau yang lainnya. Menurut saya, intelijen kita mampu melakukannya.

Selanjutnya dalam jangka panjang, intelijen Indonesia harus mendapat support lebih besar baik dari pemerintah maupun dari seluruh elemen bangsa. Aksi penyadapan yang dilakukan Australia seharusnya semakin menyadarkan kita bahwa kita harus punya intelijen yang kuat, harus punya TNI yang kuat.
Maka, anggaran untuk mereka harus ditingkatkan! Bahaya dari luar begitu nyata! Tahun 1999, Timor Timur lepas dan Australia dan AS terbukti berperan besar di dalamnya. Apakah kita harus menunggu sampai Papua lepas

Bisnis Pembohongan Publik KNPB

Di beberapa wilayah di Papua tanggal 26 November 2013, masih tetap mengulang kebiasaan lamanya, melakukan perdagangan kebohongan kepada masyarakatnya sendiri, yakni masyarakat Papua. Direktur utama Perusahaan Kelompok Nasional Pembohongan Publik (KNPB), dengan ketua umumnya Bukhtar Tabuni, komisaris utama Viktor Yeimo dan komisaris Wim Rocky Medlama, sebagai orang-orang arsitek di perusahaan KNPB, yang menyamarkan diri sebagai Komite Nasional Papua Barat, berdagang kebohongan akan melakukan kegiatan tanggal 26 November 2013 dalam rangka “mendukung kampanye ILWP dan IPWP ‘Sorong to Samarai’ yang akan diluncurkan kembali di PNG tanggal 25 November sampai dengan 1 Desember 2013 sekaligus warming up dan konsolidasi peringatan HUT 1 Desember 2013”, terangnya komisaris utama Viktor Yeimo, di Asrama Putra Tolikara, Jalan Yoka Waena Kota Jayapura saat peringatan HUT ke-5 KNPB (19/11).

Menanggapi kebiasaan KNPB, aktivis mahasiswa Papua di Ibukota Negara, Jakarta, Vincen, mengatakan bahwa eleit-elit KNPB sudah saatnya evaluasi diri. Perusahaan berbentuk pembohongan bukan eranya lagi. Menghadapi era globalisasi, menuntut skill yang realistis, yaitu berbasis teknologi dan perekonomian. Politik kecengan apalagi berbasis pembohongan, tidak akan bertahan lama karena tidak mempunyai daya saing dan ketinggalan jaman, terangnya.

Vincen menambahkan, bisa kita lihat trend ataupun grafik perjalanan KNPB, yang sudah berjalan 5 tahun, namun grafiknya baik dari sisi dukungan ataupun quantitas kegiatan terus menurun. Jadi saya yakin KNPB tidak bakal bertahan lama, dan perlu diperhatikan juga bahwa jumlah masyarakat Papua yang mengecap pendidikan terus meningkat. Tentunya sejalan dengan derajat pendidkan yang digeluti bergerak simultan dalam merubah alam berfikir masyarakat Papua kearah berfikiran rasional dan kritis, ujarnya.

“Siapa mau mempunyai pimpinan tanpa lulusan sekolah ataupun berpendidikan lebih rendah dari kita, apalagi dipimpin oleh mahasiswa-mahasiswa yang gagal (DO) dari bangku kuliah”, tegasnya.

Ini pikiran sederhana kita, jadi secara perlahan dan pasti bahwa pengikut KNPB yang masih setia sekarang ini akan mulai berfikir pelan-pelan dan sadar akan hal itu, kemudian meninggalkannya. Prediksi saya, perusahaan pembohongan publik KNPB, nantinya kalaupun masih bertahan, hanyalah kumpulan orang-orang yang tidak memiliki daya saing ataupun yang tidak memiliki daya jual (skill), dan itupun kecil kemungkinannya.

Lebih jauh, Vincen mengingatkan kepada kaum muda masyarakat Papua agar terus mengejar pendidikan yang lebih tinggi dan mulai berfikir rasional. Mahasiswa menjadi terdepan memberikan contoh dan perubahan alam berfikir kaula muda, sehingga Papua tidak larut dan tertinggal dari daerah-daerah lain. Masyarakat Papua harus siap menghadapi era globalisasi dengan daya saing yang semakin ketat, tukasnya.

Tokoh OPM di Belanda kembali menetap di RI

Tokoh pergerakan Organisasi Papua Merdeka (OPM) Nicolaas Jouwe, yang selama 40 tahun bermukim di Belanda, sekarang memutuskan untuk menetap di Indonesia.

"Kali ini saya akan meninggalkan Belanda dan pulang ke Tanah Air Indonesia untuk selama-lamanya," katanya hari ini seusai bertemu dengan Menko Kesra Agung Laksono. Dia mengajak seluruh rakyat Papua untuk membangun tanah Papua bersama rakyat Indonesia lainnya. "Papua merupakan daerah yang menjadi bagian tak terpisahkan dari Tanah Air Indonesia, yang wilayahnya dari Sabang hingga Merauke," kata Nicolaas, 85, yang didampingi Menhub Fredy Numberi.

Dia mengatakan suara-suara yang dilontarkan oleh mereka yang masih mengaku sebagai anggota OPM, adalah omong kosong belaka. "Itu hanya suara anak-anak muda yang sebenarnya tidak tahu apa-apa. Mereka hanya bisa berteriak, OPM, OPM merdeka…, padahal tidak tahu apa-apa," ungkapnya.

Menurut Nicolaas, yang terjadi di Papua adalah masalah perut. "Untuk itu saya senang pemerintah Indonesia tak henti-hentinya membangun Tanah Papua demi kesejahteraan rakyatnya. Kita ini satu bangsa, dan satu negara Indonesia, yang berwilayah dari Sabang hingga Merauke."

Menko Kesra Agung mengatakan setelah berdiskusi dengan Nicolaas, dan yang bersangkutan telah bertekad untuk bersama-sama rakyat membangun daerah yang dulu bernama Irian Jaya atau Irian Barat tersebut, sebagai bagian mutlak dan tidak terpisahkan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

"Kami bersama Menhub mengajak masyarakat Papua membangun kembali Papua kedepan. Kita merupakan satu kesatuan dari Sabang sampai Merauke berpijak pada demokratisasi dan keadilan," kata Agung.

Agung menegaskan tidak ada yang pemerintah janjikan pada tokoh OPM ini. Pemerintah hanya ingin Papua menjadi bagian integral, menjadi satu bangsa. Semakin kokoh dengan kesatuan Indonesia.

Menhub Freddy Numberi, sebagai anak kelahiran Papua, mengatakan seperti halnya dengan persoalan di belahan dunia lainnya, yang terjadi di Papua juga masalah perut.

"Terima kasih di bawah pimpinan Presiden SBY, tokoh ini [Nicolaas] bisa kembali ke Tanah Air setelah lama tinggal di Belanda. Intinya orang-orang yang mengaku OPM tersebut tidak puas dengan ekonomi. Yang penting kita pikirkan bagaimana membangun Papua," katanya.

Indonesia juga telah memberikan dana sebesar Rp22 triliun untuk membangun Papua. "Papua harus sejahtera. Pemerintah Pusat harus memikirkan bagaimana men-drive pembangunan di Papua lebih baik lagi, hampir semua bupati dan gubernur orang Papua," ujar Freddy

sebuah tranformasi dari negara yang dimanjakan , menjadi negara maju.. , dia maju karena australia dan amerika

Timor Timur Punya Indonesia

KETIKA saya masih kuliah tahun 1990, beberapa teman saya yang mengambil jurusan ilmu antropologi ikut sebuah penelitian sosial ke Timor Timur. Ketika mereka selesai dan pulang, saya bertanya banyak tentang wilayah itu yang belum pernah saya kunjungi dan tidak banyak saya ketahui. Jawaban yang saya dengar cukup mengagetkan. Saya sulit percaya meski akhirnya saya bisa yakin tentang kesan teman-teman saya yang meneliti di Timor Timur.

“Jaman Portugis berkuasa, penduduk asli tidak boleh menginjak aspal jalan”, kata teman saya tentang keadaan saya. Artinya bukan karena aspalnya masih meleleh sehingga belum boleh diinjak atau digunakan. Tapi ini simbol diskriminasi yang artinya, Indonesia lebih baik dan lebih banyak memberikan sesuatu kepada rakyat Timor Timur, dibanding Portugal. “Lho? Indonesia ‘kan sudah membunuhi 200 ribu jiwa selama 27 tahun di wilayah itu?”, seperti gembar gembor yang selalu dihembus media barat yang anti Indonesia. Lalu berapa nyawa juga yang lenyap selama 400 tahun lebih kekuasaan Portugal di Timor Timur?” Silahkan ambil kalkulator dan buka-buka buku sejarah.

Lalu siapa sebenarnya yang memiliki dan punya hak menguasai Timor Timur? Mengapa ketika Indonesia masuk ke wilayah itu, sebagian besar negara barat dan konco-konconya menentangnya? Dan menganggap Indonesia sebagai “pembunuh”? Sementara Portugal dianggap anak manis? Padahal mereka tidak banyak berbuat banyak memajukan wilayah itu? Berapa lulusan akademi yang dihasilkan Portugal selama menjajah Timor Timur? Yang dikenal orang cuma Ir. Mario Carascalao, yang kemudian menjadi gubernur di sana. Berapa kilometer jalan yang dibuat oleh Portugal? Begitu merananya wilayah itu dibawah Portugal, sampai-sampai tidak dilirik oleh negara manapun. Bahkan Soekarno tidak pernah mengutak-atik wilayah itu selama berkuasa, juga Soeharto selama sepuluh tahun pertama masa pemerintahannya, tak punya ambisi territorial.
Dunia dibentuk dan dikendalikan oleh “survival of the fittest” , sebuah istilah mekanis untuk menggambarkan siapa yang kuat dia yang menang. Negara-negara kuat boleh sesuka hatinya berbuat semaunya kepada bangsa yang lemah. Amerika bebas membunuhi orang Vietnam, dari bayi sampai orang tua. Tak pernah dituntut apapun. Mereka suka-suka membasmi rakyat Irak, tanpa bersalah. Padahal orang Vietnam dan Irak, tak pernah menyerang Amerika, apalagi membunuh satu nyawa pun di Amerika. Tetapi sebaliknya, jangan coba-coba orang dari negara-negara lemah melukai seekor hewan pun milik bangsa dan negara kuat, pasti akan geger.

Begitupun ketika tentara Sekutu mengalahkan Nazi Jerman, mereka mengadili para perwira Nazi dengan menghukum mati mereka di Nurenberg. “Kalian mengadili kami karena kalian menang perang!”, kata seorang perwira yang diadili.

Di Timor Timur pun begitu, tak ada lembaga kemanusiaan yang mencoba menuntut Portugal atas kekejaman selama 400 tahun lebih menjajah wilayah itu, tetapi sebaliknya banyak tokoh dan perwira Indonesia siap menghadapi penangkapan dan pengadilan, bila mereka berada di luar Indonesia. Setiap kesalahan Indonesia selalu diungkit-ungkit, tetapi tidak pernah hal itu diberlakukan untuk Portugal. Ini sebuah ilustrasi yang tidak adil dan terjadi di depan mata kita.

Secara sejarah, Timor Timur adalah bagian dari Kesultanan Ternate. “Wilayah kekuasaan Kesultanan Ternate pun meliputi Timor Timur sekarang. Ini ditandai dengan wali kuasa Kesultanan Ternate yang ditempatkan di daerah itu”, kata Sultan Ternate ke-48 Drs. Moedaffar Sjah, BcHk. Dulunya, Kesultanan Ternate sangat luas pada masa Sultan Kaicil Mashur Malamio (1257-1277), membentang dari Mindanao (Filipina) sampai wilayah Manggarai, Flores. Ketika Portugal kalah perang di kepulauan Maluku tahun 1522, si pencundang itu seenaknya menduduki wilayah yang sekarang disebut Timor Timur. Saat itu daerah tersebut merupakan wilayah tak bertuan. Artinya bukan milik Portugal maupun Belanda. “Jadi secara hukum Portugal tak punya hak”, kata Sultan Moedaffar. Lalu, kenapa didiamkan saja? Karena setelah sultan-sultan setelah itu mengabaikan Timor Timur serta wilayah lainnya. Apalagi timbul masalah baru dengan datangnya Belanda, yang kemudian menjadi ‘trouble maker’.

Sejak 17 Agustus 1945, semua kerajaan yang ada di nusantara melebur menjadi sebuah negara baru. Artinya, negara baru inilah yang menjadi pemilik sah Timor Timur. Menurut Sultan Moedaffar, Indonesia seharusnya mengklaim Timor Timur berdasarkan pada historisch recht atau ketentuan yang didasarkan fakta sejarah. Bukan segi politis seperti yang diklaim oleh Portugal selama ini. Jadi pengambilalihan wilayah itu ke dalam wilayah Indonesia tahun 1975, sesuai dengan bahasa propaganda Orde Baru, “kembalinya anak yang hilang”.  Pada September1974, Presiden Soeharto mengajak Perdana Menteri Australia Gough Whitlam datang ke dataran tinggi Dieng, sebuah tempat wisata bernuansa mistik, untuk membicarakan pengambilalihan wilayah koloni Portugal itu ke dalam Indonesia.

Keputusan Presiden BJ Habibie yang memberikan pilihan bagi rakyat Timor Timur untuk menentukan nasibnya sendiri pada Januari 1999, sangat mengejutkan semua orang, termasuk Xanana Gusmao yang sedang menjalani tahanan di Jakarta. Bagi Habibie, Timor Timur selalu membawa masalah bagi Indonesia selama seperempat abad dalam pergaulan internasional. Mirip seperti judul buku yang ditulis oleh Ali Alatas, menteri luar negeri dan sekaligus advokat paling tangguh membela Indonesia soal Timor Timur di panggung dunia, “kerikil dalam sepatu”.

Pada tahun 1991, Presiden Soeharto selalu membawa peta Indonesia untuk menjelaskan masalah Timor Timur kepada kepala negara yang dia temui di mana saja. Pernah ketika seorang presiden dari jajahan Portugal bernama Guinea Bissau minta bertemu Soeharto. Dan peta pun dibuka lalu diperlihatkan oleh Soeharto kepada tamunya, bahwa Timor adalah pulau kecil di Indonesia, dan setengahnya adalah wilayah Timor Timur. Tamunya pun manggut-manggut.

Pernah ada kejadian menarik yang dialami Indonesia soal Timor Timur. ketika meletus perang terbuka antara Inggris dan Argentina memperebut- kan gugusan pulau di sebelah ujung selatan Argentina tahun 1982. Kasusnya memang mirip dengan Timor Timur. Argentina merasa gugusan pulau Malvinas (pulau yang diperebutkan) adalah milik Argentina, karena memang adanya di wilayah Argentina, bukan Inggris yang menyebutnya dengan Falkland. Nah, pemerintah RI menghimbau agar semua media massa dalam memberitakan perang tersebut, harus menulis Malvinas, bukan Falkland. Ini sebagai solidaritas untuk membela Argentina, karena selama ini negaranya Maradona selalu membela Indonesia dalam setiap forum internasional, dan orang Argentina memang menyebutnya dengan ‘Las Malvinas’. Akhirnya, semua orang Indonesia lebih mengenal kata Malvinas dan tak ada yang tahu apa itu Falkland. Sampai-sampai kata Malvinas di Indonesia mengalami pergeseran makna, sehingga menjadi slang untuk menyebut tempat-tempat pelacuran kelas murahan dengan kata mejadi Malpinas, dengan akronim yang bermacam-macam. Bahkan, di samping terminal bis Cililitan, Jakarta Timur ada kios bakso cukup besar dua lantai yang laku keras, dengan nama terpampang besar-besar, “BAKSO MALVINAS” Banyak sudah diberikan Indonesia untuk kemajuan Timor Timur dibanding Portugal. Ini diakui sendiri oleh pemegang tahta kerajaan Portugal,

HRH Dom Duarte Pio, Duke of Braganza, yang datang dan melihat sendiri perkembangan wilayah itu, dibanding kekuasaan leluhurnya dulu. “Selama ini banyak elite politik membicarakan Timor Timur dari sudut kejelekan melulu, tidak pernah bicara apa yang diperbuat dan diperjuangkan Indonesia di sana”. Kerajaan Portugal menjadi republik tahun 1910 hingga kini. Andai masih berbentuk monarki, Dom Duarte adalah ahli warisnya yang berhak menjadi raja. Presiden Soeharto pernah membangun sebuah patung Jesus Kristus “Christo Rey”, yang terbesar di dunia setelah patung sejenis di Brasil. Patung ini diejek oleh orang yang anti integrasi Timor Timur sebagai bentuk propaganda untuk menyenangi rakyat Timor Timur. Bila masih sebagai wilayah Indonesia, mungkin unik juga di sebuah negeri berpenduduk muslim terbesar di jagat, terdapat patung Jesus terbesar nomor dua di jagat.


Sepuluh tahun lalu, wilayah Timor Timur lepas dari Indonesia setelah hasil jajak pendapat menyatakan sebagian besar rakyat di sana ingin merdeka dari Indonesia. Tidak ada rekapitulasi hitung ulang hasil jajak itu, seperti njelimetnya pemilu di Indonesia. Pokoknya yang menang yang pro merdeka. Titik. Diumumkannya pun di New York, AS, oleh Sekjen PBB.  Bukan di Dili atau Jakarta. Dengan hasil itu, “anak yang hilang” pergi lagi meninggalkan rumah. Mungkin dia jenuh dan bosan.

Kata orang tua, biarin aja anak pergi. Kalau kangen atau lapar, pasti pulang lagi.  Jauh sebelum Portugal datang ke sini, wilayah Timor Timur sudah ada di Indonesia dan dimiliki oleh orang Indonesia. Bukan oleh mahluk dari manapun. Indonesia punya hak sejarah atas Timor Timur sampai kapanpun. Karena Timor Timur punya Indonesia. (*)

Nasionalisme di perbatasan, warga timor tengah utara!!!, siap perang demi nkri

KEFAMENANU - Warga empat desa di Kecamatan Naibenu, Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU), mengadakan ritual adat sebagai tanda siap berperang melawan warga Republik Demokratik Timor Leste (RDTL).
Tokoh pemuda Desa Sunsea, Kecamatan Naibenu, Wilem Oki, mengatakan seluruh  warga empat desa itu sudah menggelar ritual adat di makam Raja Ambenu, Jumat (18/10/2013).
Dengan ritual itu, mereka sudah siap melakukan  aksi kekerasan kalau perundingan damai yang dijadwalkan Kamis (24/10/2013) nanti, gagal.
Oki menjelaskan, seremoni adat ini dilakukan oleh perwakilan tokoh masyarakat dari empat desa, yakni Desa Sunsea, Desa Bakitolas, Desa Benus, dan Desa Manamas.
"Secara adat, masyarakat sudah membuat surat kepada masyarakat Leolbatan untuk melakukan perundingan damai. Tapi, kami sudah siap menghadapi kemungkinan terburuk, yakni kami harus mengangkat senjata dan berperang melawan warga  Leolbatan-Timor Leste," tegasnya, Minggu (20/10/2013).
Menurutnya, apa yang dilakukan oleh masyarakat perbatasan ini merupakan bukti kecintaan mereka terhadap NKRI, sehingga tidak merelakan wilayah kedaulatan nasional dicaplok secara sepihak oleh warga negara lain.
"Jangankan satu meter, satu jengkal tanah wilayah NKRI tidak rela dibiarkan masyarakat untuk dikuasai oleh warga negara lain. Apalagi yang terjadi saat ini adalah pemerintah Timor Leste membuka jalan sepanjang 500 meter," tandas Oki.
Ia menjelaskan, persiapan perang yang dilakukan oleh masyarakat perbatasan, merupakan akumulasi kekecewaan masyarakat terhadap ulah warga RDTL yang membuka lahan baru, merusak pekuburan warga Indonesia, dan  mencuri 19 ekor sapi milik warga Nelu, Desa Sunsea, Kecamatan Naibenu.
Tokoh masyarakat Nelu, Desa Sunsea, Marsel Teme (82) sebelumnya menegaskan, tindakan masyarakat setempat dan desa-desa tetangga melawan warga Leolbatan, bukan untuk memperebutkan lahan pertanian.
Sebab, lahan pertanian masih sangat luas di wilayah Indonesia untuk diolah. Tetapi itu adalah bukti kecintaan masyarakat terhadap tanah air Indonesia.
"Kita hidup dan makan dari apa yang dihasilkan tanah ini. Biarlah kita buktikan tanah ini milik Indonesia atau Timor Leste," tegas Teme

Jangan Lagi Bicara Papua Merdeka, mari kita bangun papua kita indonesia jaya...

Ketua DPR Papua, Yunus Wonda mengapresiasi langkah Bupati Puncak Jaya membangun komunikasi dengan kelompok yang masih berseberangan.

JAYAPURA-ZONADAMAI.com: DPRP Papua menyambut baik kembalinya ratusan aktivis Organisasi Papua Merdeka (OPM) di bawah pimpinan Goliat Tabuni yang selama ini bergerilya di Tingginambut, Pegunungan Papua sebagaimana disampaikan  Bupati Kabupaten Puncak Jaya Henock Ibo kepada wartawan di Wamena 18 Desember 2013 lalu.
“DPRP sangat menyambut baik kembalinya saudara-saudara kita yang selama ini berseberangan. Langkah Bupati Puncak Jaya yang terus membangun komunikasi dengan mereka, sehingga memilih kembali ke tengah-tengah masyarakat, patut di apresiasi,”ujar Wakil Ketua DPR Papua, Yunus Wonda, Kamis 19 Desember 2013.
Yunus mengharapkan, dengan kembali dan membaurnya ratusan aktivis yang selama ini berseberangan dengan pemerintah, maka langkah selanjutnya adalah memberdayakan dan melibatkan mereka dalam proses pembangunan yang sedang berlangsung.

“Mereka harus mendapat perhatian dari pemerintah, dengan memberdayakan mereka dalam berbagai aspek pembangunan,”ucap Yunus Wonda.

Menurut Yunus, langkah ratusan aktivis Papua Merdeka kelompok Goliat Tabuni itu juga, dengan sendirinya akan mampu menciptakan situasi yang aman dan kondusif di Puncak Jaya. “Citra yang selama ini melekat tentang Puncak Jaya yang tak aman, secara perlahan akan terkikis dengan kembalinya mereka ke tengah-tengah masyarakat,”papar dia.
Yang pasti, lanjut Yunus, kedepan jangan lagi membicarakan tentang Papua Merdeka, tapi mari membangun daerah Puncak Jaya untuk lebih maju dan rakyatnya sejahtera.
“Kita jangan lagi bicara NKRI harga mati atau Papua Merdeka harga mati tapi bagaimana membangun Papua ke arah yang jauh lebih baik, kita harus berkaca dengan daerah lain yang sudah maju, sekarang mari kita bangun Puncak Jaya agar sejajar dengan daerah lain,” imbuhnya.
Aparat Keamanan dan UP4B
Lebih lanjut Yunus meminta aparat keamanan khususnya dari luar Papua yang ditempatkan di Papua, untuk lebih memahami budaya atau kultur masyarakat Papua. Agar kedepannya tidak lagi muncul kekerasan atau apapun yang mengganggu ketentraman masyarakat.
“Kami minta aparat keamanan lebih banyak belajar tentang budaya dan karakter orang Papua di setiap daerah, agar bisa terbangun sinergitas dan paling utama tidak saling mencurigai,”imbuhnya.
DPR Papua juga meminta Unit Percepatan Pembangunan Papua dan Papua Barat (UP4B) memahami adat dan budaya Papua. Supaya dalam melaksanakan pembangunan infrastruktur tidak mengalami kendala atau benturan.
“Jangan kedepankan kekuasaan. Jika ada masalah, selesaikan dengan baik dengan membangun komunikasi,”tandasnya.
Masalah hak ulayat masyarakat juga harus dihormati dalam membangun infrastruktur. “Hak ulayat masyarakat harus dihormati semua pihak, karena itu juga hak dasar orang asli Papua sebagai pemilik tanah,”ucapnya.
Sebelumnya Henock Ibo mengklaim, ratusan OPM pimpinan Goliat Tabuni turun gunung dan bergabung dengan masyarakat. Mereka selama ini merasa telah dibohongi Goliat Tabuni tentang janji kemerdekaan Papua, sehingga memilih keluar dari hutan.
Pemerintah Kabupaten Puncak Jaya kemudian menyambut kembalinya mereka, lalu melibatkannya dalam proses pembangunan dengan  mendidik sebagian dari mereka menjadi Pamong Praja.
Pemerintah juga membangun puluhan unit rumah di sekitar Distrik Tingginambut yang selama ini dikenal sebagai Markas OPM pimpinan Goliat Tabuni.

CHINA BISA JADI NEGARA ADIKUASA BARU, SELANJUTNYA INDONESIA !!!!

Seiring dengan laju globalisasi yang semakin pesat, sehingga mengharuskan negara negara yanga ada di dunia berlomba lomba untuk mencapai kejayaan dan kemakmuran dan menjadi negara maju yang menguasai serta mengendalikan perekonomian dunia dan menjadi negara adikuasa yang di segani negara lain. Dewasa ini mulai muncul beberapa negara yang disebut-sebut sebagai negara maju dan diramalkan akan menggantikan Amerika Serikat nantinya sebagai negara adikuasa. Isu-isu ekonomi global menjadi santer diperbincangkan. Dominasi barat atas perekonomian dunia sudah mulai runtuh dan digantikan oleh negara-negara timur. Sebut saja China, dulu sempat diasosiasikan sebagai negara dengan perekomian lemah disertai miliaran penduduk, namun saat ini perekonomian China patut diperhitungkan dan bahkan diprediksi bakal menggeser ekonomi negara-negara barat sebagai adikuasa perekonomian dunia.

China sebagai macan Asia ini mulai menancapkan cakar kekuasaannya di beberapa negara yang ada di dunia. Cina menjadi salah satu negara yang ditakuti oleh Amerika Serikat dalam hal pengaruh. Hampir di sebagian besar bidang kehidupan di Cina sudah maju dengan pesatnya, misalnya saja dalam hal perekonomian, menurut data perekonomian dunia Cina sekarang menempati urutan yang bisa disebut jauh diatas nagara-negara asia lainnya. Selain itu dibidang pertahanan Cina juga menjadi salah momok yang ditakuti oleh beberapa negara besar di Eropa. Di bidang organisasi internasional (PBB) Cina memilki hak istimewa (hak veto) karena merupakan salah satu negara yang ikut menandatangani piagam PBB. Cina juga sudah memiliki banyak negara partner yang diberikan bantuan. Hal ini tentu menjadi nilai lebih bagi Cina karena Cina telah memiliki beberapa negara sahabat yang tentunya akan siap membantu Cina kedepannya.[1]

Didukung dengan sistem globalisasi neoliberalisme yang mengagungkan pasar bebas sehingga China bisa menguasai pasar internasional dengan berbagai produk China mulai dari alat rumah tangga, gadget, alat elektronik, mainan anak-anak, makanan dan buah-buahan sampai tusuk gigi. China saat ini merupakan kekuatan ekonomi yang luar biasa, pusat industri manufaktur di dunia, penyedia dana paling terkemuka, investor utama di seantero dunia dari Afrika sampai Amerika Latin, serta sumber riset dan pengembangan utama yang semakin luas. Di kawasan asia, produk china mulai membanjiri pasar sejak di terapkannya ACFTA (Asean China Free Trade Agreement).Demikian besar pengaruh pemberlakuan pasar bebas ACFTA akan terjadi di negara-negara anggota ASEAN. China mulai menunjukkan bagaimana kuatnya negara tirai bambu ini. Tidak sulit untuk diprediksi, bahwa suatu saat China akan menjadi sebuah negara adi daya seperti Amerika Serikat.  Dan sebagai langkah awal, secara nyata China mulai menguasai negara-negara anggota ASEAN melalui dominasinya di bidang perdagangan. Sungguh suatu kemajuan yang tidak bisa diimbangi oleh negara lainnya. Pertumbuhan yang demikian besar dalam suatu negara hanya dalam 10 tahun terakhir ini.[2]

Ramalan dunia tentang china yang akan menggantikan negara adikuasa yaitu amerika serikat. dimana tatanan dunia yang berpusat di China bakal mencerminkan nilai-nilai China, bukan nilai-nilai Barat. Beijing bakal mengalahkan New York, renminbi bakal menggantikan dollar, bahasa Mandarin bakal menggantikan bahasa Inggris, dan anak-anak sekolah di seluruh dunia bakal belajar mengenai pelayaran Zheng Ho yang menjelajahi dunia menyusur pesisir Timur Afrika, bukan mengenai pelayaran Vasco de Gama maupun Christopher Columbus.

Rakyat China dan pemerintahnya sudah terintegral dalam suatu konsep masyarakat dan tata pemerintahan dengan konsep yang berbasis komunitas, bukan individualis negara-sentris dan bukan liberal. Pemerintah China sangat mengapresiasi kreativitas rakyatnya dalam bidang ekonomi dan mengulurkan tangan dalam ranah pemasaran global, sehingga tidak salah jika Jacques memprediksikan dalam dua dasawarsa ke depan China akan mengambil alih posisi negara barat (Amerika dan Eropa) sebagai pusat perekonomian dunia.[3]

Perkembangan ekonomi, perdagangan dan industri Cina mengalami peningkatan yang pesat sejak tahun 2005. Peningkatan ini merupakan dampak positif yang diperoleh cina dari tindakan bergabungnya cina ke dalam World Trade Organization (WTO)pada desember 2001. Langkah yang diambil cina ini menyebabkan terjadinya ekspansi besar besaran pada industri manufaktur cina. Ekspansi besar besaran tidak hanya terjadi di dalam negeri, namun ekspansi terjadi juga ke seluruh dunia. Menurut estimasi yang dilakukan oleh Bank Dunia mengenai Purchasing Power Pariti (PPP), Cina telah menjadi negara dengan ekonomi terbesar kedua setelah Amerika Serikat.

Saat ini perekonomian Cina mengalami pertumbuhan dan perkembangan yang sangat menakjubkan. Cina telah menjelma menjadi sebuah negara dengan kekuatan ekonomi yang besar. Sistem ekonomi yang berorientasi pada pasar menjadi kunci keberhasilah ekonomi china. Sebelum ini, Cina di bawah kepemimpinan Deng Xiao Ping pada awal tahun 1980 an menganut sistem ekonomi terpimpin dan telah terbukti gagal. Setelah mengubah sistem ekonominya, china berubah dari pengekspor komodits bermutu rendah menjadi komodiatas teknologi tinggi. Antara tahun 1990 sampai 2003, ekspor Cina meningkat 10 kali lipat nilai ini menjadikan Cina sebagai sebuah negara dengan ekonomi yang besar setelah Amerika Serikat dan Jerman