benny wenda, ternyata pembohong, dia tidak memperjuangkan papua!!

pulanglah ke papua , bangunlah papua dengan potensimu

sikap salah satu orang papua yang tidak suka dengan indonesia adalah , benny wendy, dia senantiasa bersuara seolah-olah berjuang dengan rakyat papua, harusnya dia  pulang dan mau bergabung dengan saudarah- saudarahnya untuk membangun papua lebih baik..

Pembukaan kantor kampanye Papua di Oxford Inggris 28 April lalu, sebenarnya hal yang tidak sangat fenomenal bagi orang Inggris. Akan tetapi bagi pemerintah Indonesia, pembukaan kantor tersebut seperti menyulut masalah baru. Ada beberapa hal yang layak untuk dipersoalkan, antara lain adalah kehadiran sejumlah tokoh pemerintahan pada acara tersebut. Disebutkan bahwa pembukaan kantor tersebut dihadiri oleh Walikota Oxford Abbasi, mantan Walikota Oxford Benyamin, dan seorang anggota parlemen Inggris. Kantor itu sendiri kabarnya dikelola orang seorang Papua, namanya Benny Wenda.

Kabar pembukaan kantor ini telah melahirkan beberapa pernyataan sikap dari pemerintah Indonesia. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Menko Polkam Joko Suyanto, dan Menteri luar Negeri Marty Natalegawa hari ini, Sabtu (4/5/2013) telah mengungkapkan kekecewaanya dan menyampaikan protes atas pembukkan kantor tersebut. Sementara itu, pihak pemerintah Inggris melalui Duta Besarnya di Jakarta telah
menegaskan bahwa Pemerintah Inggris tetap mendukung penuh kedaulatan Indonesia.

Persoalan Papua, sepertinya masih akan menjadi duri yang kadang muncul tiba-tiba dan terasa sakit di dalam tubuh. Hal ini sebenarnya merupakan masalah yang harus segera dituntaskan, sebab Papua sudah menjadi bagian dari Indonesia sejak 50 tahun lalu. Sejatinya, penentuan pendapat rakyat atau PEPERA yang dilaksanakan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa sudah final dan harus ditaati oleh semuanya. Hal ini sama juga dengan ketaatan pemerintah Indonesia yang harus menerima hasil jajak pendapat referundum TimorTimur tahun 1999 lalu.

Pemerintah Indonesia, sebenarnya sudah memberikan banyak kepada rakyat Papua. Anggaran Otonomi Khusus Papua jumlahnya trilyunan. sejak Otsus diterapkan, jumlahnya sudah mencapai 31 trilyun rupiah. Angka yang sangat besar bila dibandingkan jumlah penduduk Papua. Selain itu, warga Papua juga diberi hak otonomi dalam pilkada. Pada aturan tentang otonomi khusus disebutkan bahwa pemimpin daerah di Papua haruslah orang asli Papua. Artinya, pendatang tidak dimungkinkan menjadi Gubernur atau Bupati di Papua. Namun kenyataannya, rakyat Papua tetap miskin. Ini tentu pekerjaan rumah untuk menyelediki mengapa rakyat Papua tetap miskin. Dengan kemiskinan itu, maka wajar bila masih ada orang yang tidak suka dengan Indonesia.

Harusnya, pertanyaan ini dikembalikan kepada orang Papua sendiri. Mereka sudah dapat anggaran besar. Sudah diberi kekhususan dalam mengelola daerahnya dan sudah mendapat jaminan bahwa Gubernur atau Bupatinya adalah orang asli Papua. Lebih ironi lagi, ternyata kemiskinan rakyat itu sangat kontras dengan kehidupan pejabat di Papua. Sepertinya, ada hal yang harus diungkap dengan kesenjangan kehidupan ini yang seolah-olah disebabkan oleh Pemerintah Pusat. Harusnya ada transparansi atas semua ini. (Wd/AKS)