Pasca
memenangi Pemilihan Gubernur Papua beberapa bulan lalu dilanjutkan
dengan pelantikan oleh Menteri Dalam Negeri bulan lalu di Jayapura,
Lukas Enembe gencar melakukan serangkaian kunjungan ke Jakarta bertemu
dengan pemerintah pusat. Sudah pasti Lukas membawa agenda besar untuk
menjalankan amanat dari rakyat Papua. Untuk membangun Papua bangkit,
mandiri dan sejahtera, akhir April lalu Lukas Enembe yang didampingi
Wakil Gubernur Klemen Tina bertandang ke Istana Negara untu bertemu
dengan Presiden SBY. Pemerintah pusat berencana menerapkan perluasan
otonomi khusus, yang disebut Otonomi Khusus Plus, untuk mengatasi
berbagai persoalan di Papua. Tujuannya otsus plus Papua adalah untuk
menjawab berbagai persoalan di provinsi paling timur tersebut. Melalui
otsus plus harus menjadi provinsi yang damai dan sejahtera.
Awal
bulan ini kembali Gubernur Papua bertemu dengan pimpinan DPR RI untuk
membicarakan dana otonomi khusus Papua. Dana otsus tersebut dinilai
belum optimal manfaatnya. Dana otsus Papua, alokasinya tidak memiliki
skema yang jelas sehingga belum memberikan manfaat yang signifikan
kepada masyarakat. Otsus Papua sejatinya ditelorkan untuk mengatasi
masalah-masalah kesenjangan antara Papua dengan daerah lain di
Indonesia.
Provinsi
Papua adalah Provinsi yang diberi Otonomi Khusus dalam kerangka Negara
Kesatuan Republik Indonesia. Otonomi Khusus sendiri adalah kewenangan
khusus yang diakui dan diberikan kepada Provinsi Papua, termasuk
provinsi-provinsi hasil pemekaran dari Provinsi Papua, untuk mengatur
dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri
berdasarkan aspirasi dan hak-hak dasar masyarakat Papua. Otonomi ini
diberikan oleh Negara Republik Indonesia melalui Undang-undang Nomor 21
Tahun 2001 (LN 2001 No. 135 TLN No 4151).
Pemberian
Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua dimaksudkan untuk mewujudkan
keadilan, penegakan supremasi hukum, penghormatan terhadap HAM,
percepatan pembangunan ekonomi, peningkatan kesejahteraan dan kemajuan
masyarakat Papua, dalam rangka kesetaraan dan keseimbangan dengan
kemajuan provinsi lain. Otonomi khusus melalui UU 21/2001 menempatkan
orang asli Papua dan penduduk Papua pada umumnya sebagai subjek utama.
Orang asli Papua adalah orang yang berasal dari rumpun ras Melanesia
yang terdiri dari suku-suku asli di Provinsi Papua dan/atau orang yang
diterima dan diakui sebagai orang asli Papua oleh masyarakat adat Papua.
Sedangkan penduduk Papua, adalah semua orang yang menurut ketentuan
yang berlaku terdaftar dan bertempat tinggal di Provinsi Papua.
Pertengahan pekan ini Gubernur Papua melakukan pertemuan dengan Menteri Koordinator
Bidang Perekonomian Hatta Rajasa. Pertemuan yang dilakukan gubernur
Papua ini, guna menindaklanjuti pertemuan dengan presiden beberapa waktu
lalu. Dimana, presiden mendukung otonomi khusus plus yang diajukan oleh
pemerintah papua dibawah pimpinan gubernur Lukas Enembe. Dalam
pertemuan itu, Hatta Rajasa menyatakan siap mendukung peningkatan
Perekonomian di Papua dan Pembangunan Jalan Trans Papua yang sudah masuk
dalam program gubernur lima tahun kedepan.
Gubernur
Papua menyampaikan rencana program peningkatan kesejahteraan Masyarakat
Papua yang selama ini masih mengalami keterbelakangan dan sulitnya
transportasi didaerah pegunungan yang membuat masyarakat Papua masih
berada dalam garis kemiskinan, sehingga gubernur meminta adanya perhatian pemerintah pusat untuk membantu dan mendukung program yang akan dilaksanakannya.
Jalan
trans Papua ini dapat menghubungkan satu kabupaten dengan kabupaten
lainnya, sehingga masyarakat yang terisolir dapat menjual hasil bumi
mereka keluar daerahnya, sehingga pertumbuhan ekonomi masyarakat papua
dengan sendirinya mengalami pertumbuhan dan sendirinya kesejahteraan
masyarakat mulai nampak diberbagai kabupaten di Papua.
Harapan
besar Gubernur Papua pada pemerintah pusat melalui Menko Perekonomian
Hatta Rajasa agar mau mendukung keinginan dari masyarakat papua melalui
otonomi khusus plus disambut dengan antusias oleh Hatta Rajasa dan
pihaknya siap membekap dan mendukung sepenuhnya program Gubernur dan
wakil Gubernur Papua demi meningkatkan ekonomi masyarakat.
Tidak
hanya itu Hatta juga mendukung adanya pembukaan jalan Trans Papua
sehingga masyarakat didaerah terpencil dan terisolir dapat terbuka
aksesnya keluar daerah. Dukungan Hatta harus kita maknai sebagai sebuah
bentuk kepedulian dan perhatian Ketua Umum PAN ini ke masyarakat Papua.
Kita pasti punya harapan yang sama dengan pimpinan daerah di Papua dan
Menko Hatta bahwa semua pihak mau mendukung program ini dan bersatu
membangun Papua yang lebih mandiri dan sejahtera.
No comments:
Post a Comment