pimpinan pejuang integrasi di timtim

Mantan milisi (Pasukan Pejuang Integrasi/PPI) Timor Timur yang menetap di sejumlah wilayah di Nusa Tenggara Timur, berkonsolidasi untuk memilih tokoh pelindung. Ini setelah panglima PPI Joao Tavares da Silva meninggal di Atambua, Kabupaten Belu, NTT, beberapa waktu silam. Demikian berita yang dilansir ANTARA, Kamis (3/9).

Dua mantan wakil panglima milisi, Cansio Lopez de Charvalho dan Joanico Cecario Bello, kepada wartawan di Kupang, NTT, mengatakan setelah meninggalnya Joao Tavares, PPI berkewajiban mencari seorang tokoh untuk dijadikan sebagai pembimbing dan penasihat. Sekaligus, menjadi pimpinan untuk mengambil setiap kebijakan yang berkaitan dengan nasib seluruh warga eks Timor Timur yang masih menetap di NTT.
Menurut Cansio, ada ribuan masyarakat eks pejuang dan masyarakat Timor Timor yang saat ini masih hidup sengsara dan berdiam di dalam kamp-kamp pengungsian serta tenda-tenda darurat. Kondisi ekonomi mereka pun sangat memprihatinkan. Dia mengakui, ada begitu banyak bantuan sosial yang sudah diberikan oleh pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Termasuk, bantuan dari negara luar, terus mengalir untuk menangani persoalan eks warga Timor Timur yang menetap di NTT.
Namun, imbuh Cansio, persoalan tentang penanganan pengungsi tidak akan bisa terselesaikan jika pemerintah khususnya Pemerintah Provinsi NTT sendiri tidak memiliki data akurat tentang jumlah eks pengungsi. Terutama, dengan pola penerapan penanganan yang masih tidak tepat dan profesional. "Bagi saya, pola penanganan eks pengungsi oleh pemerintah masih jauh dari profesional dan jauh dari harapan yang diinginkan oleh warga eks pengungsi," kata dia.
Untuk itu, menurut Cansio, PPI perlu konsolidasi dan segera mendata kembali jumlah warga eks Timor Timor yang masih menetap di NTT. Terutama buat mendapatkan sebuah kepastian dan kebenaran data yang dibutuhkan. Dia berharap, dari hasil pendataan ulang nantinya, bisa diperoleh sebuah data yang tepat dan valid.
Dengan demikian, tidak terjadi kesalahan dari pemerintah dalam mendistribusikan bantuan kemanusiaan dan bantuan sosial, selain ada perubahan pola penyaluran bantuan. "Kalau data jumlah pengungsi tidak valid dan pola penyaluran tidak tepat, maka berapa pun duit yang sudah dikeluarkan tidak akan bisa menyelesaikan persoalan pengungsi di NTT," kata Joanico, menambahkan.(ANS)